LIRA: Ubah Perbup Pilkades

PELAKSANAAN pilkades (pemilihan kepala desa) serentak di 225 desa tak luput dari pantauan LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Malang. Beragam persoalan ditemukan tim pemantau pilkades LIRA. Mulai keberadaan cukong (pemilik modal), money politics, hingga beragam pelanggaran panitia penyelenggara pilkades. ”Ini bisa merusak demokrasi. Seharusnya pilkades dijaga dari keberadaan cukong, dijauhkan dari praktik-praktik permainan uang,” kata Zuhdy Achmadi, bupati LIRA Kabupaten Malang, siang kemarin.

Selain menemukan banyak problem, Didik pangilan Zuhdy Achmady juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Malang Rendra Kresna. Di antaranya untuk melakukan evaluasi terhadap Perbup Nomor 60 Tahun 2012 dan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kepala Desa. LIRA mendesak peribahan karena dari pelaksanaan pilkades, ditamukan banyak pelanggaran yang dilakukan panitia atas peraturan tersebut. Antara lain, jumlah kepanitiaan yang seharusnya hanya berjumlah 15 orang nyatanya bisa mencapai 75 orang.

Begitu juga dengan biaya yang ditetapkan Rp 10 ribu per pemilih. Tapi, kenyataannya di lapangan biayanya bisa empat kali sampai lima kali lipat lebih besar. ”Kebutuhannya aneh-aneh. Ada yang dipakai untuk beli seragam panitia dan batik,” ungkap Didik. Selain itu, LIRA meminta dilakukan pemanggilan tehadap tim pengawas pilkades. Pemanggilan itu terkait banyaknya pelanggaran oleh oknum yang terlibat dalam pilkades. ”Harus dipertimbangkan penambahan pasal dalam perbup tentang sanksi setiap pelanggaran,” ujar Didik.

Sementara itu, pilkades di Desa Sutojayan, Pakisaji, masih berbuntut. Kemarin, dua calon Mujianto dan Eko Junaedi yang kalah dari calon Siti Khoiriyah menuntut dilangsungkannya pemilihan ulang.  Tuntutan itu disuarakan dalam demo bersama seratus lebih masa pendukungnya di pendapa Pemkab Malang.”Kami sebenarnya siap kalah asalkan kekalahan itu normal. Tapi, kalau tidak normal, harus dilakukan pemilihan ulang,” tandas Eko. (radar)

Share: